Calon Presiden Prabowo Subianto menunjukkan Indonesia wajib lihat dan jalankan pendekatan yang menyeluruh dalam menanggulangi gelombang Pengungsi Rohingya. Namun, Prabowo menyebutkan yang paling utama adalah keperluan rakyat dan bangsa Indonesia.
Lebih berasal dari 1.200 orang Rohingya sudah mendarat di Indonesia sejak November, menurut knowledge berasal dari badan pengungsi PBB (UNHCR). Sekitar 400 orang kembali dikabarkan tiba terhadap awal Desember 2023.
Pengungsi Rohingya berasal dari rtp live Myanmar itu menghadapi gelombang permusuhan dan penolakan berasal dari warga lokal. Komunitas regional menyebutkan mereka muak bersama lonjakan kuantitas perahu yang mempunyai etnis minoritas yang teraniaya ke pantai mereka.
Prabowo mengatakan, berasal dari segi kemanusiaan Indonesia mempunyai juga rasa solidaritas untuk membantu. Namun ia menyoroti masih banyak rakyat Indonesia yang hidupnya masih susah.
“Jadi tidak begitu fair kalau kami wajib menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita,” kata Prabowo yang juga Menteri Pertahanan usai mendatangi acara silaturahmi sekaligus doa bersama ulama dan juga tokoh penduduk Aceh di Ballroom Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa, 26 Desember 2023, dikutip berasal dari info tertulis.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamaanan Mahfud Md ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi persoalan Rohingya. Usai rapat di Istana Negara, Jakarta, terhadap Senin, 11 Desember 2023, Mahfud menunjukkan pemerintah pusat bakal mengakibatkan tiga muspida berasal dari tiga provinsi — Riau, Aceh, dan Sumatera Utara, untuk berembuk melacak satu tempat yang sifatnya saat bagi pengungsi.
Mahfud belum membalas pesan yang dikirim terhadap Selasa, 26 Desember 2023, tentang penanganan terkini Pengungsi Rohingya dan dugaan perdagangan orang dalam isu ini. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Armed Wijaya yang menanggulangi soal ini belum dapat dihubungi sampai Rabu, 27 Desember 2023, pukul 8.00 WIB.
Sebelumnya Mahfud menyebutkan Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menerima para Pengungsi Rohingya. “Bisa dipulangkan kapan saja,” kata Mahfud Md saat ditemui usai acara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, terhadap Kamis, 14 Desember 2023.
Argumentasi yang digunakan oleh pemerintah adalah Indonesia bukan merupakan pihak berasal dari Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi ini mewajibkan negara-negara yang sudah meratifikasinya untuk memelihara pengungsi yang berada di wilayahnya cocok bersama keputusan konvensi. Sebanyak 146 negara menjadi pihak dalam konvensi dan 147 merupakan pihak dalam protokol.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal, saat pengarahan pers di Jakarta Pusat terhadap Selasa, 12 Desember 2023, menyebutkan Indonesia meminta supaya negara-negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan komunitas internasional menunjukkan tanggung jawab lebih terhadap usaha menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara empat mata bersama Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi atau UNHCR Filippo Grandi soal isu pengungsi Rohingya yang berkunjung ke Aceh sejak bulan lalu. Pertemuan selanjutnya digelar terhadap Senin, 11 Desember 2023 di sela agenda peringatan ke-75 th. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss.
“Kita bahas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bersama kedatangan bertubi-tubi pengungsi Rohingya di Indonesia. Dan aku sampaikan, terkandung dugaan kuat persoalan penyelundupan dan perdagangan manusia,” ujar Menlu Retno dalam info pers terhadap Selasa, 13 Desember 2023.